Crypto Pindah dari Bappebti ke OJK: Dampak Nyata untuk Trader Indonesia

Sejak Januari 2025, dunia crypto Indonesia resmi pindah pengawas. Bappebti – yang selama ini mengatur bursa crypto sebagai aset komoditas – menyerahkan tongkat ke OJK. Ini efek langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Januari 2023.

Kalau kamu pikir ini cuma urusan birokrasi antarlembaga, kamu perlu baca lebih jauh.

Kenapa Perlu Pindah Regulator?

Selama ini, Bappebti mengatur crypto sebagai "aset kripto" – kategori yang duduk di bawah payung perdagangan komoditas berjangka. Masuk akal di awal boom crypto 2017–2019, ketika Indonesia butuh kerangka hukum cepat. Tapi model ini punya celah: perlindungan konsumen di sektor komoditas jauh lebih tipis dibanding di sektor keuangan.

OJK – yang mengawasi bank, asuransi, dan pasar modal – punya standar perlindungan konsumen yang lebih ketat. Mekanisme penanganan pengaduan lebih terstruktur. Dan regulasi terkait modal minimum, audit, hingga segregasi aset nasabah bisa diterapkan lebih tegas.

UU P2SK memberi mandat ini dengan batas waktu dua tahun sejak diundangkan – artinya transisi wajib selesai Januari 2025. Dan secara formal, OJK sudah mengambil alih. Bappebti masih membantu proses migrasi administratif, tapi otoritas pengawasan sudah berpindah penuh.

Apa yang Berubah untuk Bursa Crypto?

Bursa crypto terdaftar di Indonesia – Indodax, Pintu, Tokocrypto, Reku, dan lainnya – kini harus memenuhi standar OJK, bukan Bappebti. Ini berarti sejumlah perubahan nyata:

• Lisensi baru: Bursa yang tadinya beroperasi dengan izin Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Bappebti harus mengajukan perizinan ulang di bawah kerangka OJK. Proses ini sedang berjalan – tidak semua bursa selesai di hari yang sama.
• Modal minimum lebih tinggi: OJK cenderung menetapkan persyaratan modal yang lebih ketat. Ini bisa menyaring pemain kecil yang tidak punya fondasi finansial cukup kuat.
• Pelaporan lebih ketat: Standar pelaporan keuangan dan audit yang berlaku di sektor jasa keuangan akan diterapkan ke bursa crypto – bukan lagi standar komoditas yang lebih longgar.
• Segregasi aset: Ada dorongan agar dana nasabah dipisahkan dari dana operasional bursa. Standar ini tidak selalu terpenuhi di era Bappebti dan kini menjadi salah satu fokus utama OJK.

Apa Artinya untuk Kamu sebagai Trader?

Dampak paling konkret yang kamu rasakan adalah soal perlindungan konsumen dan mekanisme pengaduan. Di bawah Bappebti, kalau ada sengketa dengan bursa crypto, jalur pelaporan ada – tapi enforcement-nya sering lambat dan kurang menggigit. Sekarang, dengan OJK sebagai regulator, kamu bisa menggunakan portal pengaduan OJK yang terintegrasi dengan sistem hukum perbankan dan pasar modal.

Ini bukan jaminan sengketa kamu langsung selesai. Tapi jalur eskalasi lebih jelas – dan OJK punya rekam jejak menghukum lembaga keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan nasabah.

Untuk trader aktif, ada satu hal lain yang perlu dicermati: klasifikasi aset bisa berubah. Di bawah Bappebti, crypto adalah komoditas. Di bawah OJK, ada kemungkinan beberapa token dikategorikan sebagai efek – yang akan mengubah cara bursa boleh menawarkan produk tertentu. DeFi, token dengan yield, atau staking bisa masuk sorotan yang lebih ketat dalam waktu dekat.

Yang Belum Jelas Sampai Sekarang

Transisi ini tidak mulus sepenuhnya. Per pertengahan 2026, masih ada sejumlah pertanyaan yang belum punya jawaban final:

• Peraturan OJK final untuk crypto: OJK sudah mengeluarkan beberapa aturan peralihan, tapi regulasi komprehensif yang menggantikan peraturan Bappebti lama belum sepenuhnya tuntas. Kamu bisa pantau perkembangannya di halaman OJK tentang aset keuangan digital.
• Status bursa kecil: Tidak semua bursa kecil yang terdaftar Bappebti punya kapasitas memenuhi standar OJK. Ada potensi konsolidasi pasar – beberapa nama yang kamu kenal sekarang bisa hilang dari daftar resmi dalam 12–18 bulan ke depan.
• Pajak: Skema PPh 0,1% dan PPN 0,11% yang berlaku sekarang lahir di era Bappebti. Apakah OJK akan mendorong revisi skema ini bersama Kemenkeu? Belum ada sinyal yang jelas sampai saat ini.

Langkah Praktis yang Bisa Kamu Ambil Sekarang

Pertama, pastikan bursa yang kamu pakai sudah dalam proses perizinan OJK. Cek daftar terbaru di situs resmi OJK atau tanyakan langsung ke customer service bursa – ini hak kamu sebagai nasabah. Jangan asumsikan karena bursa sudah lama beroperasi, statusnya otomatis aman.

Kedua, simpan rekam jejak transaksimu dengan rapi. Di bawah kerangka OJK yang lebih ketat, kemungkinan audit atau permintaan data dari regulator ke bursa bisa meningkat. Kamu tidak perlu khawatir kalau sudah taat pajak – tapi dokumentasi yang baik melindungimu dari kerumitan di kemudian hari.

Ketiga, waspadai bursa yang tidak terdaftar sama sekali – baik di Bappebti maupun OJK. Masa transisi menciptakan zona abu-abu yang bisa dimanfaatkan platform ilegal untuk beroperasi seolah-olah sah. Jangan tergiur fee rendah dari platform yang tidak bisa menunjukkan izin resmi.

Transisi dari Bappebti ke OJK bukan soal ganti nama papan di kantor. Ini pergeseran cara Indonesia memandang crypto – dari komoditas spekulatif menuju aset keuangan yang butuh standar perlindungan setara perbankan. Proses ini masih berjalan, dan kamu sebagai trader perlu terus mengikuti perkembangannya.

Artikel ini bersifat informatif dan bukan saran investasi atau hukum. Selalu verifikasi informasi regulasi terbaru langsung dari sumber resmi OJK dan konsultasikan kondisi spesifik kamu dengan profesional yang relevan.

FAQ

Apakah bursa crypto yang sudah terdaftar Bappebti otomatis sah di bawah OJK?

Tidak otomatis. Bursa yang punya izin Bappebti mendapat masa transisi untuk mengajukan perizinan baru ke OJK. Proses ini butuh waktu dan biaya – dan tidak semua bursa dijamin lulus. Cek status perizinan langsung di situs OJK sebelum menaruh dana dalam jumlah besar di satu platform.

Kalau ada sengketa dengan bursa crypto sekarang, melapor ke mana?

Setelah transisi ke OJK, jalur pengaduan utama adalah portal konsumen OJK di konsumen.ojk.go.id. Prosesnya lebih terstruktur dibanding era Bappebti, dengan mekanisme eskalasi yang jelas jika bursa tidak merespons pengaduan dalam batas waktu yang ditetapkan.

Apakah skema pajak crypto PPh 0,1% dan PPN 0,11% akan berubah setelah OJK mengambil alih?

Belum ada sinyal perubahan dalam waktu dekat. Skema pajak ditetapkan oleh Kemenkeu, bukan Bappebti atau OJK. OJK bisa mendorong revisi, tapi prosesnya panjang dan butuh koordinasi lintas kementerian. Per pertengahan 2026, tarif yang berlaku masih sama.