PPh 0,1% dan PPN 0,11%: Hitungan Nyata Pajak Crypto Kamu Setiap Transaksi

Sejak Mei 2022, setiap transaksi crypto di Indonesia terkena dua lapisan pajak: PPh Final 0,1% dan PPN 0,11%. Angkanya kecil kalau dilihat satu per satu, tapi efek kumulatifnya ke bottom line bisa cukup terasa – terutama buat kamu yang sering trading.

Aturan ini tertuang dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Exchange yang sudah terdaftar di Bappebti – seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, dan Reku – wajib memotong dan menyetorkan pajak ini langsung atas nama kamu ke DJP. Kamu tidak perlu hitung manual; exchange yang ngurus.

Dari Nilai Transaksi, Bukan dari Profit

Ini yang paling sering bikin salah paham. PPh Final 0,1% dan PPN 0,11% dihitung dari nilai transaksi bruto, bukan dari keuntungan yang kamu dapat. Artinya, bahkan kalau trade kamu merah pun, pajak tetap dipotong.

Contoh konkret: kamu beli BTC senilai Rp10 juta, lalu jual Rp11 juta (untung Rp1 juta). Total pajak yang keluar:

• Saat beli Rp10 juta – PPh 0,1% = Rp10.000, PPN 0,11% = Rp11.000 → total Rp21.000
• Saat jual Rp11 juta – PPh 0,1% = Rp11.000, PPN 0,11% = Rp12.100 → total Rp23.100
• Total pajak dua sisi: Rp44.100

Dari profit Rp1 juta, kamu bayar pajak Rp44.100 – efektif sekitar 4,4% dari keuntungan. Jauh lebih besar dari kesan awal "cuma 0,21%".

Tiga Skenario Nyata

Skenario 1: Day Trader Aktif

Kamu trader harian dengan rata-rata volume transaksi Rp50 juta per bulan (gabungan buy dan sell). Beban pajak bulanan kamu:

• PPh 0,1% × Rp50 juta = Rp50.000
• PPN 0,11% × Rp50 juta = Rp55.000
• Total: Rp105.000 per bulan, atau Rp1,26 juta per tahun

Kalau margin trading kamu tipis – misalnya rata-rata 2–3% per trade – beban pajak ini memakan porsi yang tidak kecil dari keuntungan. Semakin sering transaksi, semakin besar akumulasinya, terlepas dari apakah trade kamu profit atau rugi.

Skenario 2: Hodler Jangka Panjang

Kamu beli ETH senilai Rp50 juta di Indodax awal 2024, lalu jual Rp80 juta dua tahun kemudian. Pajaknya:

• Saat beli Rp50 juta – PPh + PPN = Rp105.000
• Saat jual Rp80 juta – PPh 0,1% = Rp80.000, PPN 0,11% = Rp88.000 → total Rp168.000
• Total pajak: Rp273.000

Dari profit Rp30 juta, kamu bayar pajak Rp273.000 – kurang dari 1% dari keuntungan. Strategi hold jangka panjang secara pajak jauh lebih efisien dibanding trading aktif, karena jumlah transaksinya sedikit.

Skenario 3: Pakai Exchange Luar Negeri

Kalau kamu bertransaksi di Binance, OKX, atau exchange mana pun yang tidak terdaftar di Bappebti, tarifnya berbeda:

• PPh naik jadi 0,2% – dua kali lipat dari tarif exchange lokal
• PPN tetap 0,11%
• Total efektif: 0,31% per transaksi vs 0,21% di exchange lokal

Lebih mahal, dan tidak ada pemotongan otomatis. Kamu wajib hitung dan setor sendiri ke DJP. Kalau tidak lapor, ini masuk pelanggaran pajak – bukan sekadar kelalaian administratif.

Tiga Hal yang Sering Bikin Bingung

PPh Final berarti tidak perlu lapor di SPT? Setengah benar. Penghasilan yang sudah kena PPh Final tidak perlu dimasukkan sebagai penghasilan biasa di SPT Tahunan. Tapi kamu tetap wajib melaporkan kepemilikan aset kripto sebagai harta di SPT.

Bagaimana dengan staking rewards atau airdrop? Area ini masih abu-abu. PMK 68/2022 berfokus pada transaksi jual-beli. Staking rewards dan airdrop belum punya ketentuan eksplisit per Agustus 2026. Banyak konsultan pajak menyarankan memasukkannya sebagai penghasilan lain-lain, tapi konsultasikan dulu ke konsultan pajak bersertifikat sebelum melapor.

Transfer ke self-custody wallet kena pajak? Tidak. Pemindahan aset antar wallet milik kamu sendiri bukan transaksi jual-beli dan tidak dikenai PPh atau PPN. Pajak berlaku saat ada pertukaran dengan rupiah atau aset kripto lain.

Cara Legal Kurangi Beban Pajak

Tidak ada cara untuk menghindari pajak sepenuhnya – dan memang tidak perlu. Tapi ada beberapa pendekatan yang bisa menekan beban secara legal:

• Transaksi lebih sedikit, ukuran lebih besar – Satu trade Rp10 juta bayar pajak yang sama struktur tarifnya dengan sepuluh trade Rp1 juta, tapi hanya dua kali potong pajak total vs dua puluh kali.
• Pakai exchange lokal terdaftar – Tarif 0,21% vs 0,31% di exchange offshore. Selisih 0,1% terdengar kecil, tapi di volume Rp100 juta setara Rp100.000 penghematan per transaksi.
• Simpan bukti potong secara berkala – Download laporan pajak dari exchange setiap bulan. Exchange terdaftar wajib menyediakan dokumen ini, dan berguna saat ada pemeriksaan DJP.
• Pahami sifat PPh Final – Pajak ini tidak bisa diklaim kembali kalau trade kamu rugi. Ini berbeda dari sistem capital gains tax di negara lain yang hanya kena saat ada keuntungan.

Daftar bursa kripto terdaftar bisa dicek langsung di situs resmi Bappebti. Per Agustus 2026, ada lebih dari 30 exchange yang masuk daftar resmi.

Yang Berubah ke Depan

Transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK melalui UU P2SK masih berjalan. Beberapa pengamat memperkirakan OJK bisa mendorong revisi skema pajak crypto – kemungkinan ke arah sistem berbasis keuntungan bersih, bukan nilai transaksi – supaya lebih adil buat trader yang merugi. Tapi sampai ada regulasi baru yang resmi, PMK 68/2022 tetap berlaku dan kamu wajib mematuhinya.

Artikel ini bersifat informatif dan bukan saran pajak atau investasi. Konsultasikan situasi spesifik kamu dengan konsultan pajak bersertifikat sebelum mengambil keputusan.

FAQ

Apakah saya tetap kena pajak meski trading rugi?

Ya. PPh Final 0,1% dihitung dari nilai transaksi bruto, bukan dari keuntungan. Kalau kamu beli lalu jual dengan harga lebih rendah sekalipun, pajak tetap dipotong di kedua sisi transaksi.

Bagaimana cara membuktikan pajak sudah dipotong oleh exchange?

Exchange yang terdaftar di Bappebti wajib memberikan bukti potong pajak. Cek menu laporan atau riwayat pajak di dashboard exchange kamu – biasanya tersedia dalam format CSV atau PDF yang bisa diunduh setiap bulan.

Kalau pakai exchange luar negeri, apa risiko tidak melapor?

DJP bisa menagih kekurangan pajak beserta sanksi administrasi hingga 200% dari jumlah yang tidak dibayar, ditambah bunga 2% per bulan. Tidak adanya pemotongan otomatis dari exchange offshore bukan alasan untuk tidak lapor – kewajiban tetap ada di pihak kamu sebagai wajib pajak.