Majelis Nasional Prancis setujui pajak kripto di tengah krisis biaya hidup

Kami melihat dinamika regulasi aset digital kembali mencuat di Eropa setelah para anggota parlemen Prancis secara resmi menyetujui kebijakan pajak baru bagi investor kripto. Pada 16 Oktober, Majelis Nasional Prancis mengesahkan amendemen kontroversial ini dengan tipis, yakni 38 suara mendukung, 37 menolak, dan 25 abstain. Kebijakan ini menargetkan para investor yang mengalihkan keuntungan aset kripto mereka ke dalam bentuk stablecoin.

Langkah perpajakan ini diambil di tengah latar belakang sosio-ekonomi yang bergejolak, di mana protes biaya hidup di Prancis telah berubah menjadi kerusuhan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan parlemen berada di bawah tekanan berat untuk mencari sumber pendapatan baru guna meredam krisis fiskal, sehingga pasar kripto yang selama ini dinilai kurang terjangkau oleh pajak konvensional kini menjadi sasaran empuk bagi otoritas setempat.

Bagi pasar kripto secara keseluruhan, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap likuiditas dan perilaku investor di wilayah tersebut. Dengan dikenakannya pajak pada konversi ke stablecoin, yang selama ini sering digunakan oleh trader untuk mengamankan keuntungan tanpa harus keluar ke mata uang fiat, para pelaku pasar mungkin akan berpikir ulang mengenai strategi manajemen risiko mereka dan aktivitas perdagangan di bursa.

Ke depan, kami memperkirakan perdebatan lanjutan akan terjadi di Senat Prancis sebelum amendemen ini benar-benar disahkan menjadi undang-undang yang mengikat. Perkembangan ini juga dapat menjadi preseden bagi negara-negara Eropa lainnya yang sedang mencari cara untuk memperketat pengawasan dan menarik pendapatan dari sektor aset digital yang terus berkembang.