67 juta orang di Indonesia gunakan QRIS menurut Gubernur BI

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti baru-baru ini mengungkapkan bahwa sekitar 67 juta orang di Indonesia telah menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Angka ini menunjukkan bahwa satu dari empat orang di Indonesia kini telah berpartisipasi dalam tren pembayaran digital yang terus meningkat. QRIS sendiri merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan di seluruh Indonesia dengan satu standar kode QR yang dapat digunakan di berbagai platform.

Pentingnya penggunaan QRIS ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, terutama dalam sektor keuangan. Dengan meningkatnya adopsi teknologi, QRIS diharapkan dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses layanan perbankan tradisional. QRIS juga menjadi alat yang efektif untuk mendorong transaksi non-tunai, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi pasar, perkembangan ini membawa dampak positif bagi industri keuangan dan fintech di Indonesia. Kenaikan jumlah pengguna QRIS menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap inovasi dalam metode pembayaran. Ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi keuangan dan layanan digital, sehingga menciptakan lebih banyak peluang kerja dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat.

Ke depannya, kami berharap bahwa penggunaan QRIS akan terus meningkat, seiring dengan peningkatan infrastruktur digital dan edukasi keuangan di masyarakat. BI juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekosistem pembayaran digital di Indonesia, termasuk memperkuat keamanan transaksi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa QRIS dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mempermudah transaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.